GenPI.co Sumsel - Klub yang melakukan pelanggaran di liga Indonesia bakal mendapat sanksi tegas berupa pengurangan poin.
Hal itu disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di GBK Arena, Jakarta, Rabu (19/4) siang.
Erick menyatakan usulan tersebut dilakukan agar klub dan suporter dapat menyadari besarnya tanggung jawab masing-masing.
“Kalau ada problem lain seperti yang kemarin, maka kita kurangi poin saja. Supaya apa? klub dan suporter merasa punya tanggung jawab yang sama,” ujarnya.
Erick pun mencontohkan jika pengurangan poin tersebut sama seperti yang dialami klub asal Italia, Juventus di Liga Serie A.
“Kan kalau klubnya kurang poin rugi, seperti kemarin Juventus karena masalah administrasi maka dikurangi 15 poin, karena ada administrasi yang disalah gunakan di mana ada sistem accounting pajak dan lain-lain,” jelasnya.
Apalagi pada beberapa laga terakhir Liga 1 Indonesia musim 2022-2023, para penggemar klub menyalakan suar di dalam stadion.
Menyalakan suar sendiri sudah termasuk kategori melanggar peraturan jika merujuk peraturan FIFA.
Peraturan tersebut tercantum dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulations Pasal 52 Huruf C butir i dan Pasal 70 Ayat 1 Kode Disiplin PSSI.
Selama ini, PSSI kerap menjatuhkan denda kepada klub yang suporternya kedapatan menyalakan suar Rp 50 juta untuk satu kasus.
Selain itu, PSSI juga menjatuhkan denda kepada klub jika banyak penonton yang menyalakan suar sebesar Rp 200 juta.
Meski demikian, kasus tersebut masih sering terulang kembali.
Untuk menerapkan usulan pengurangan poin, Erick Thohir mengaku telah menemui sejumlah klub peserta Liga 1.
Erick menilai jika sejumlah klub menyambut baik usulan tersebut.
"Artinya apa? Bisa kita melakukan sesuatu yang berbeda. Asal ada kesepakatan. Dan beberapa klub yang saya telepon pun tertarik. Biar punya tanggung jawab sama-sama. Pihak keamanan punya tanggung jawab, klub pun bertanggung jawab, sahabat suporter harus jadi kebanggaan," katanya.
Selain itu, Presiden Joko Widodo dan pihak kepolisian juga disebut akan membantu kelancaran penyelenggaraan Liga 1 musim depan.
"Kalau sistemnya belum rapi, jangan salahkan pihak kepolisian kalau tidak keluar izin. Padahal kita sudah ada kesepakatan. Saya dengan Pak Kapolri dan Presiden sudah meminta semua izin harus keluar tiga bulan sebelum pertandingan. Sudah ada statement dari Bapak Presiden," tutupnya. (Antara)