GenPI.co Sumsel - Ketua KPK, Firli Bahuri mengingatkan setiap kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota, jajaran OPD, dan legislatif di Sumatera Selatan agar jangan sampai berurusan dengan KPK.
Sebab, mulai tahun ini KPK, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memperketat pengawasan untuk mencegah korupsi di tingkat daerah.
Pengawasan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Monitoring Center for Prevention (MPC) yang dapat diakses melalui laman www.jaga.id.
BACA JUGA: Budaya Korupsi Harus Ditinggalkan, Kata Wali Kota Palembang
“Saya titip kepada rekan-rekan kepala daerah dan anggota dewan perwakilan rakyat, jangan sampai setelah menjabat berurusan dengan KPK,” katanya di Palembang, Jumat (20/5).
Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumsel didorong untuk lebih optimal dalam pencegahan korupsi.
BACA JUGA: Kota-Kabupaten di Sumsel Didorong Tingkatkan Produksi Pangan
Firli mengungkapkan, berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021, Sumsel berada di peringkat ke-14 dari 34 provinsi dengan indeks 70,65 persen.
Menurutnya, hasil SPI tersebut menjadi tolak ukur KPK untuk mendorong Sumsel lebih optimal dalam mencegah korupsi.
BACA JUGA: Hadapi Musim Pancaroba, Sumsel Aktifkan Kampung Siaga Bencana
“Meski indeks SPI Sumsel sekitar 70,65 persen itu di atas rata-rata target nasional, yakni 70 persen. Tetapi masih di bawah Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Tengah yang mencapai 71,65 persen,” sebutnya. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
