Kadinkes Sumsel Lesty Nurainy: Pernah Terseret Kasus Akidi Tio

20 Juli 2022 19:00

GenPI.co Sumsel - Lesty Nurainy merupakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang lahir pada 3 Juli 1972.

Dirinya meraih gelar Magister Kesehatan Masyarakat (MKes) di Universitas Indonesia (UI).

Karier Lesty Nurainy sebagai PNS dimulai di Balai Besar Laboratorium Kesehatan pada 1989.

BACA JUGA:  Profil R.A. Anita Noeringhati: Ketua DPRD Sumsel Wanita Pertama

Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes).

Nama Lesty Nurainy sendiri mencuat setelah muncul kasus sumbangan Rp2 triliun dari keluarga mendiang Akidi Tio, pengusaha asal Langsa, Kabupaten Aceh Timur pada 2021.

BACA JUGA:  Profil Sepupu Puan Maharani, Wakil Ketua DPRD Sumsel Giri Ramanda

Lesty menceritakan jika dirinya menjadi penghubung komunikasi antara dokter keluarga Akidi Tio, dr. Hardi Darmawan dengan Kapolda Sumsel saat itu Irjen Pol. Eko Indra Heri.

Ia memberikan nomor telepon pribadi Eko Indra kepada dr. Hardi.

BACA JUGA:  Profil Sekda Sumsel SA Supriono: Sarat Pengalaman di Pemerintahan

“Jumat (23/7/2021) dr. Hardi Darmawan menghubungi saya dari pesan singkat minta nomor Kapolda, lalu seizin kapolda saya berikan nomornya,” ujarnya seperti dikutip ANTARA.

“Setelah itu, keduanya terlibat dalam pembahasan dan inisiasi pemberian dana hibah dari almarhum Akidi Tio tersebut,” katanya.

Saat itu, Eko Indra menyambut cukup hangat saat mendengar adanya pemberian dana dari keluarga almarhum Akidi Tio.

Selain untuk misi penanggulangan covid-19, dirinya juga mengenal baik dr. Hardi.

“Apalagi yang memfasilitasi misi kemanusiaan itu saya dan dr Hardi seorang tenaga kesehatan senior di sini, jadi sudah sama-sama percaya,” jelasnya.

Pada Senin (26/7/2021) anak perempuan Akidi Tio, Heryanti dan dr. Hardi Darmawan mengundang dirinya untuk menyaksikan seremoni penyerahan dana hibah senilai Rp2 triliun kepada Kapolda Eko Indra di Markas Polda Sumsel.

Bahkan dalam acara itu juga hadir Gubernur Sumsel Herman Deru dan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) termasuk tokoh adat dan lintas agama.

“Semua menyambut baik karena memang semua baik-baik saja dan prosesi berjalan lancar,” tuturnya.

Akan tetapi dirinya tak menyangka setelah jatuh tempo pencairan uang senilai Rp2 triliun tersebut tidak ada kejelasan.

Bahksan, berbuntut panjang hingga melibatkan Mabes Polri yang melakukan investigasi lanjutan kepada Polda Sumsel.

“Kami semua sudah saling mengenal, tapi justru itu jadi masalah,” tuturnya. (*)

Redaktur: Budi Yuni

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co SUMSEL