GenPI.co Sumsel - Puluhan buruh di melakukan aksi unjuk rasa di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Kamis (11/8).
Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten OKU tersebut mendesak pemerintah agar mencabut Undang-undang (UU) Cipta Kerja.
Protes itu disuarakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KSPSI Kabupaten OKU, Amrulah Alamsyah di Baturaja, Kamis.
“Kedatangan kami ke DPRD OKU ini guna mendesak agar pemerintah pusat mencabut UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2022, karena dinilai tidak berpihak pada buruh,” serunya.
UU Cipta Kerja dinilai merugikan para buruh di Indonesia, termasuk di Kabupaten OKU.
Menurutnya, hadirnya UU Nomor 11 tersebut merupakan bukti jika pemerintah memihak pengusaha dan menzalimi para buruh.
“Banyak sekali aturan yang ada di UU tersebut yang dinilai hanya menguntungkan perusahaan saja. Misalnya, pengaturan penerimaan pegawai, PHK pegawai, serta masalah cuti,” sebutnya.
Karena itu, para buruh mendesak agar DPRD Kabupaten OKU segera mengirimkan surat kepada DPR RI agar membatalkan UU Cipta Kerja.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten OKU, Yudi Purna Nugraha pun menanggapi tuntutan para buruh tersebut.
Sejak awal adanya UU Cipta Kerja, pihaknya terus mendukung kepentingan kaum buruh dan tetap menolak regulasi tersebut.
Pihaknya tidak akan mengubah pendirian untuk menolak UU Cipta Kerja sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan para buruh di Kabupaten OKU.
“Yakinlah DPRD OKU tidak akan berbeda pendapat dengan rekan-rekan sekalian. Dan hari ini tuntutan buruh di OKU ini akan kami teruskan langsung ke Senayan lewat faksimile,” kata Yudi. (Ant)