GenPI.co Sumsel - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumatera Selatan diminta untuk bekerja maksimal demi menekan angka kemiskinan.
Permintaan itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya di Palembang, Senin (15/8).
“Kerja TKPK sudah menunjukkan hasil, namun perlu dimaksimalkan lagi sehingga angka kemiskinan bisa terus diminimalkan hingga di bawah 10 persen,” ujarnya.
Pihaknya juga mendorong untuk memperluas penanganan kemiskinan ekstrem di sembilan dari 17 kabupaten dan kota demi menekan angka kemiskinan di Sumsel.
Kesembilan daerah tersebut, yaitu Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Komering Ulu, Musi Banyuasin, Muara Enim, Lahat, Musirawas, dan Musirawas Utara.
Mawardi Yahya menilai, saat ini masih terdapat kendala untuk menentukan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dan APBD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penanggulangan ekstrem pada 2021.
Akibatnya, penyaluran BLT tersebut berdampak pada keterlambatan penyalurannya.
“Karena itu kami akan mengevaluasi dan memperbaiki kendala penyaluran dana BLT tersebut sehingga dapat diterima KPM tepat waktu dan sesuai sasaran,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga akan melanjutkan sejumlah program yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumsel.
Program tersebut seperti pelatihan keterampilan dan ekonomi kreatif yang dikelaim berjalan dengan baik.
“Dengan bekal keterampilan dan kemampuan membuat usaha ekonomi kreatif diharapkan dapat membantu masyarakat dari keluarga miskin mengembangkan UMKM,” pungkasnya. (Ant)