GenPI.co Sumsel - Anak yatim piatu, lansia tunggal, dan penyandang disabilitas di Sumatera Selatan, mendapat kabar bahagia.
Mereka bakal mendapat bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah.
Hal itu disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/9).
Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya mendapat tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan sebesar Rp400 miliar untuk digunakan pada Desember.
“Kami akan menyerahkan kurang lebih targetnya 946.863 anak yatim piatu, per anak mendapat Rp 200 ribu per bulan,” ujarnya.
Selain itu, lansia tunggal yang berusia di atas 80 tahun juga akan mendapat bantuan.
“Mereka tidak ada yang merawat, sendirian, jumlahnya ada 334.011 jiwa, itu kita berikan makanan setiap hari,” ujarnya.
Tri Rismaharini menjelaskan, Ketua RT atau RW akan mendapatkan uang BLT untuk memenuhi kebutuhan makanan para lansia.
“Terutama lansia yang sudah tidak berdaya dan mereka tidak ada keluarganya,” sambungnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga akan memberikan bantuan dengan nilai yang sama seperti lansia tunggal.
“(Bantuan penyandang disabilitas) bulan Desember 2022 kita akan bagikan kepada 98.934 orang,” ujar Tri Rismaharini.
Tri Rismaharini juga menjelaskan nilai bantuan dari pemerintah tersebut besaran per harinya sekitar Rp 21 ribu.
“Kalau yang lansia tunggal itu 31 hari per satu bulan, kemudian penyandang disabilitas 31 hari per satu bulan,” jelas Tri Rismaharini.
Artinya, setiap lansia tunggal dan penyandang disabilitas mendapat Rp 21 ribu x 31 hari dengan total Rp 651 ribu.
“Tapi sebetulnya yang utama adalah bagaimana mereka yang belum punya data kependudukan, kita harus coba bagaimana lakukan percepatan,” ujar Tri Rismaharini.
Karena itu, Kemensos menggandeng dinas kependudukan dan catatan sipil di daerah untuk mempercepat pembagian BLT tersebut.
“Tapi memang harus ada keterlibatan semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat,” imbuh dia.
Menurut Tri Rismaharini, data kependudukan yang dimiliki pemda diperlukan untuk mendapatkan data-data dari calon penerima.
Dirinya menilai kerja sama dengan Pemda sangat diperlukan karena pihaknya banyak menemukan warga yang tidak memiliki KTP.
“Sehingga kami harus membantu daftarkan terlebih dahulu data kependudukannya,” jelas dia.
“Nah kalau kita bisa sisir semua sering kali tidak mau masuk di daerah, misalnya mereka sedang berada di penjara misalkan, kita harus data di sana, seharusnya begitu,” pungkas Tri Rismaharini. (Ant)