GenPI.co Sumsel - Desa Kota Batu, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan, dilanda banjir dahsyat pada Minggu (13/11) pagi.
Akibatnya, banjir merendam 600 rumah warga dan merusak sejumlah fasilitas umum di kabupaten tetangga.
Banjir tersebut dinilai tak lepas dari ulah oknum yang merambah hutan secara liar.
Hal itu disampaikan pendiri Jejak Bumi Indonesia (JBI), Hendra Setyawan di Baturaja, Selasa (15/11).
Akibatnya lahan menjadi kritis dan menyebabkan daerah tangkapan air (DTA) setempat banyak yang rusak.
DTA merupakan kawasan yang berfungsi sebagai daerah penadah air.
Kawasan tersebut bermanfaat untuk mempertahankan kelestarian fungsi sumber air di suatu wilayah.
Sedangkan DTA di sepanjang aliran Sungai Warkuk, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, OKU Selatan, banyak yang rusak akibat perambahan hutan secara liar.
"Secara teknis bencana banjir yang terjadi di Desa Kota Batu ini salah satu ciri telah rusaknya daerah aliran sungai (DAS) akibat perambahan hutan secara liar. Jadi bukan masalah sampah saja," kata dia.
Dari total luas lahan hutan di OKU Selatan yaitu 156 ribu hektare ditambah 44.996,11 ha kawasan hutan suaka margasatwa (SM), di antaranya merupakan 115.236,04 ha lahan kritis dan 39.144,76 ha lahan sangat kritis.
"Artinya sedikit sekali tersisa daerah yang tangkapan airnya masih bagus untuk mencegah bencana banjir akibat perambahan liar," katanya.
Mayoritas oknum pelaku perambahan hutan secara liar mengalihfungsikan lahan menjadi area perkebunan jagung dan kopi yang memiliki daya hisap air yang rendah.
Alih fungsi lahan itulah yang merusak ekosistem hutan dan banjir dan tanah longsor di daerah bantaran sungai.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pemerintah Kabupaten OKU Selatan untuk melakukan gerakan menanam pohon di lahan kritis dan sepanjang DAS.
"Sebenarnya gerakan menanam pohon ini sudah sering kami lakukan bersama masyarakat binaan JBI di OKU Selatan secara mandiri,” tuturnya.
“Namun upaya pelestarian ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu kelompok saja, melainkan dibutuhkan dukungan semua pihak terkhusus pemerintah daerah," lanjutnya. (Ant)