GenPI.co Sumsel - Nilai anggaran usulan kegiatan di tingkat kecamatan yang masuk melalui sistem e-Planning milik Pemerintah Kota Palembang untuk 2023 mencapai Rp4,5 triliun.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kota Palembang, Harrey Hadi di Palembang, Selasa (16/3).
“Besaran nilai tersebut merupakan jumlah akumulasi sebanyak 5.177 usulan kegiatan yang diajukan dari 18 kecamatan untuk pelaksanaan di 2023 mendatang,” ujarnya.
Namun, angka tersebut masih bersifat sementara karena masih menunggu finalisasi proses verifikasi dari satuan perangkat kerja daerah (SKPD) terkait usulan tersebut.
“Masih ada sekitar 5.011 usulan kegiatan yang belum di verifikasi oleh SKPD, jadi belum bisa dirinci besaran nilai pastinya,” katanya.
Karena itu, pihaknya mengimbau SKPD agar segera menyelesaikan proses verifikasi yang diharapkan selesai pada Maret 2022.
Sehingga, nantinya besaran kebutuhan anggaran dapat dipastikan.
Menurutnya, realisasi anggaran untuk menjalankan kegiatan yang diusulkan serta program prioritas yang lain tidak dapat mengandalkan APBD Kota Palembang saja.
Selain itu, juga perlu mendorong sumber lainnya, seperti menarik investasi karena kemampuan anggaran yang terbatas.
Harrey mengungkapkan, pendapatan kas daerah hanya sebesar Rp4,469 triliun sedangkan kebutuhan belanja mencapai Rp4,498 triliun.
Angka tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp3,286 triliun, belanja modal Rp1,192 triliun, dan belanja tak terduga sebesar Rp20 miliar.
“Jadi kami mohon dengan sangat SKPD perhatikan benar e-Planning yang masuk dan menyelesaikan verifikasi,” imbuhnya.
“Sehingga, datanya valid dan meminta wali kota atau sekda memperhatikan itu untuk merealisasikan program-program pembangunan strategis pada 2023 tersebut,” tambahnya. (Ant)