GenPI.co Sumsel - Provinsi Sumatera Selatan dinilai lambat menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) April 2022.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana di Palembang, Senin (30/5).
Lydia mengatakan jika Provinsi Sumsel baru merealisasikan belanja APBN Rp11.691 miliar per April 2022 atau lebih lambat jika dibandingkan periode yang sama di 2021.
Ia menyebutkan belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp3.491 miliar dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp8.200 miliar.
Lydia menuturkan, belanja modal mengalami penurunan karena adanya automatic adjustment dan blokir.
Kondisi tersebut makin memperlambat kinerja penyerapan APBN karena tahapan pengadaan masih dalam proses lelang.
Apa lagi, kondisi satuan kerja kementerian atau lembaga masih menunggu petunjuk teknis.
Selain itu, penyerapan APBN April 2022 juga terpengaruh dari implementasi kebijakan pemerintah terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Menurut Lydia, hal tersebut memberikan kontributor terbesar dalam belanja pegawai.
Sedangkan untuk realisasi belanja barang, tercatat capaiannya sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu.
“Jenis belanja ini cenderung rendah selama bulan Ramadhan,” tuturnya.
Demikian juga dengan realisasi belanja TKDD atau belanja transfer dari pemerintah pusat yang turun 1,52 persen atau Rp126,64 miliar.
“Turunnya realisasi dari pos DAK Fisik karena masih dalam tahapan pengadaan,” ujarnya.
“Sementara dari Dana Desa juga masih dalam tahapan penetapan APBDes dan proses perekaman KPM,” lanjutnya. (Ant)