GenPI.co Sumsel - Budaya korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang diminta harus ditinggalkan demi menciptakan pemerataan dan mempercepat pemerataan program pembangunan.
Hal itu dikatakan Wali Kota Palembang, Harnojoyo usai hadir dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Terintegrasi 2022 yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Griya Agung, Palembang, Kamis (19/5).
“Budaya korupsi ini harus ditinggalkan, sengaja ataupun tidak sengaja,” ujarnya.
“Mengapa, karena bila itu dilakukan pastinya akan mencederai nama (baik) kota Palembang yang kita sayangi ini,” tambahnya.
Pihaknya siap mendukung seluruh upaya KPK dalam memberantas korupsi dan membangun budaya antikorupsi sebab korupsi adalah tindakan yang paling tidak diinginkan di Kota Palembang.
Menurutnya, korupsi dapat memberikan banyak pengaruh buruk untuk realisasi program pembangunan dan kemaslahatan masyarakat.
“Palembang tidak ingin ada korupsi,” ucapnya. (Ant)
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan agar setiap kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota jangan sampai berurusan dengan KPK.
Pasalnya, mulai tahun ini KPK bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memperketat pengawasan untuk mencegah tindak pidana korupsi di tingkat daerah.
Salah satunya dengan memanfaatkan sistem informasi Monitoring Center for Prevention (MPS) yang dapat diakses melalui laman www.jaga.id.
“Saya titip kepada rekan-rekan kepala daerah dan anggota dewan perwakilan rakyat jangan sampai setelah menjabat berurusan dengan KPK,” pungkasnya. (Ant)