GenPI.co Sumsel - Masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera Selatan masih banyak yang melakukan aktivitas penambangan minyak ilegal.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumsel bersama TNI dan Polri sepakat untuk bertindak tegas dalam menangani penambangan minyak ilegal.
Hal itu ditegaskan oleh Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya dalam Focus Discussion Group (FGD) ke-5 bertema Ilegal Drilling Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Palembang, Senin (12/9).
“Kami sudah sama-sama bersepakat akan menindak tegas,” ujar Mawardi.
Kesepakatan bersama tersebut, kata dia, untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri ESDM Nomor 175.K/HK.02/MEM.M/2021.
Keputusan tersebut berisi tentang Tim Koordinasi Penanganan Aktivitas Pengeboran Liar Sumur Minyak Bumi oleh Masyarakat di Provinsi Jambi dan Sumsel.
Mawardi menyampaikan jika pihaknya serius memperhatikan penambangan minyak ilegal.
Ini karena bisa berdampak buruk bagi lingkungan dan keselamatan jiwa manusia.
“Kami berharap seluruh pihak terlibat secara langsung untuk mengatasi persoalan illegal drilling ini sesuai dengan SK menteri yang sudah ada,” katanya. (Ant)