GenPI.co Sumsel - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan didorong untuk memverifikasi ulang data jumlah penduduk miskin.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumsel R.A. Anita Noeringhati usai menghadiri Rapat Paripurna ke-48 di Gedung DPRD Sumsel, Palembang, Kamis (12/5).
Anita mengatakan, verifikasi ulang tersebut harus dilakukan agar penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan sejenisnya dapat tepat sasaran.
“Sebab saat kami turun langsung ke lapangan masih ada orang-orang yang sebenarnya sudah dikeluarkan dari data penduduk miskin, tetapi mereka masih dapat bantuan,” ujarnya.
Anita menceritakan, kondisi itu ia temukan langsung di Kabupaten Ogan Ilir beberapa waktu lalu.
Saat itu, ada warga yang memiliki kondisi ekonomi berkecukupan namun masih menerima bantuan sosial.
“Saya menemukan di Ogan Ilir, ada foto rumahnya yang megah tapi warga itu masih menerima bantuan,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan jika data penduduk miskin dari Dinas Sosial belum selaras dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, sehingga harus dievaluasi dan diverifikasi ulang.
Ia menilai, ketidakselarasan itu menjadi penyebab Sumsel masuk ke dalam daftar 10 daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi secara nasional.
Anita berpendapat jika temuan tersebut menunjukkan angka kemiskinan di Sumsel tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
“Kami minta validasi ini segera sehingga program pengentasan kemiskinan tahun 2022 lebih optimal dan tepat sasaran sehingga Sumsel tidak lagi masuk kategori 10 daerah miskin,” pungkasnya. (Ant)