GenPI.co Sumsel - Sebanyak 233 bantuan hukum secara gratis diberikan kepada masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum di Sumatera Selatan sejak Januari-Juni 2023.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan, Ilham Djaya di Palembang, Senin (5/6).
“Pemberian bantuan hukum tersebut melalui 13 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Sumsel yang telah lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum,” ujarnya.
Untuk itu, Kanwil Kemenkumham Sumsel akan terus mendorong program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin.
Pihaknya memberikan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi kepada masyarakat melalui 13 OBH tersebut.
“Perkara litigasi diselesaikan melalui pengadilan, sedangkan perkara non-litigasi diselesaikan di luar pengadilan, misalnya melalui negosiasi atau mediasi,” katanya.
Program bantuan hukum gratis sendiri merupakan bentuk pelaksanaan keadilan bagi masyarakat miskin.
“Bantuan hukum menunjukkan peran negara dalam melindungi serta menjamin hak asasi warga negara terhadap akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum," ujarnya.
Menurutnya, tujuan utama dari program tersebut yaitu memberikan pertolongan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pihaknya sendiri sudah menggelontorkan dana sekitar Rp 631 juta atau sekitar 51,91 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 1,2 miliar untuk memberikan bantuan hukum secara gratis pada semester pertama 2023.
Sedangkan 13 OBH yang memberikan bantuan hukum gratis meliputi Yayasan Bantuan Hukum Geradin Baturaja, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Palembang, YLBHI LBH Palembang, YLBH Sejahtera Palembang Sriwijaya.
Selanjutnya, LBH Sumsel, LBH Lahat, LBH PERADI Palembang, Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda.
Lalu, Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan Muara Enim, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Musi Banyuasin, Yayasan LBH APIK Sumsel, LBH Sumsel Cabang Pagar Alam, dan Yayasan LBH IKADIN Sumsel.
Ilham menegaskan jika para OBH bertanggung jawab terhadap penyerapan anggaran terkait bantuan hukum.
Mereka pun dilarang untuk menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum yang perkaranya sedang ditangani.
“Apabila ditemukan OBH meminta pembayaran dari masyarakat yang didampingi, Tim Panwasda tidak segan meminta pertanggungjawaban yang akan dilaporkan ke Panwaspus, dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional,” tegasnya. (Antara)