Kasus dugaan penganiayaan anak-anak di Panti Asuhan Fisabilillah Al Amin, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dipastikan sudah ditangani pihak kepolisian.
Sebanyak 60 persen aset tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum memiliki sertifikat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat.
Dinas Sosial Kota Palembang masih mengkaji pencabutan izin kegiatan sosial pengumpulan uang dan barang Kantor Cabang Yayasan Aksi Cepat Tanggap setempat.
Kanwil Kemenkum NTB menjalani Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Tim Penilai Internal (TPI)