“Pembagian porsi kerja itulah yang diharapkan secara substansi diatur dalam regulasi yang disiapkan pemerintah pusat,” kata dia.
Karena itu, pihaknya mendorong pembentukan regulasi terkait pemberantasan praktik pertambangan di sumur minyak ilegal dari tingkat pemerintah pusat.
Polda Sumsel, kata dia, membutuhkan regulasi tersebut untuk memberantas praktik pertambangan di sumur minyak ilegal di Sumsel.
BACA JUGA: Sumur Minyak Ilegal Meresahkan, Muba Minta Bantuan TNI-Polri
Di dalam regulasi tersebut, kata dia, juga harus mengatur upaya untuk mengalihkan kegiatan masyarakat dari penambangan ke kegiatan lainnya.
Menurutnya hal tersebut perlu dipertimbangkan karena modal yang dikeluarkan masyarakat untuk per satu lubang sumur minyak ilegal mencapai Rp 30 juta.
BACA JUGA: PT Petro Muba Ditugaskan Serap Sumur Minyak Milik Masyarakat
Selain itu, dalam satu bulan pendapatan yang mereka dapatkan juga bisa berkali-kali lipat dari modal awal.
Toni juga menekankan jika semua pihak terkait juga harus memprioritaskan penyelamatan lingkungan hidup.
BACA JUGA: Disebut Ada Aliran Dana Kasus Suap, Polda Sumsel Bantah Tegas
“Mudah-mudahan dengan penjabaran dalam kegiatan ini semua pihak dapat menemukan titik terang dan mendapatkan solusinya,” ujar dia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
