GenPI.co Sumsel - Aktivitas pertambangan minyak mentah di Sumatra Selatan berpotensi merugikan negara.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Tim Satuan Tugas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri, Novel Baswedan dalam diskusi kelompok di Hotel Novotel, Palembang, Selasa (12/7).
Apalagi, saat ini jumlah sumur minyak ilegal (illegal drilling) di Sumsel makin menjamur.
BACA JUGA: Setiap Gedung di Sumsel Diwajibkan Pertahankan Kearifan Lokal
Pemerintah Provinsi Sumsel mencatat, terdapat 4 daerah yang menjadi kawasan pertambangan minyak ilegal.
Keempat daerah tersebut antara lain Kabupaten Musi Banyuasin, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Muara Enim dan Musi Rawas Utara.
BACA JUGA: Sumsel Tetapkan Harga CPO Naik Jadi Rp 10.305 Per Kilogram
Sumur minyak ilegal paling banyak ditemukan di Kabupaten Musi Banyuasin dengan jumlah lebih dari 7.000 sumur pada 2021.
Novel menilai jika ketidakjelasan tata kelola pertambangan minyak masyarakat itu juga memperbesar potensi tindak pidana korupsi.
BACA JUGA: Hewan Ternak di Sumsel Diklaim Bebas dari Penyakit Antraks
Dalam diskusi kelompok tersebut, terungkap jika perusahaan perminyakan milik pemerintah merupakan pembeli hasil pertambangan minyak ilegal dengan nilai 70 persen dari harga jual semestinya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
