“Perlu saya sampaikan bahwa, pengunduran diri merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi oleh setiap pejabat negara, kepala daerah, ASN, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD bahkan Kades sekalipun jika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 240 ayat (1),” kata Iskandar.
Iskandar sendiri akan tetap menjabat sebagai Bupati OKI hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) pemilu legislatif.
Kondisi tersebut diatur dalam Peraturan Ketua KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang penetapan DCT pada 3 November 2023.
BACA JUGA: Pemkab OKI Patenkan Biduk Kajang Hingga Kerupuk Kemplang
“Saya sampaikan bahwa, berdasarkan konstitusi pula saya akan tetap melanjutkan tugas dan pengabdian saya selaku Bupati OKI hingga penetapan DCT Pemilu Legislatif 2024,” ungkapnya.
DPRD, Forkopimda, segenap pemangku kebijakan dan seluruh masyarakat OKI pun diajak untuk terus melanjutkan pengabdiannya sesuai dengan kapasitas masing-masing.
BACA JUGA: Perbaiki Jalan Rusak, Dinas PUPR OKI Ajak Perusahaan Swasta
Menurut Iskandar, keputusannya mengundurkan diri sebagai Bupati OKI didasari komitmen dan tanggung jawab untuk memberikan ruang dan kepastian kepada wakil bupati bekerja maksimal.
Selama menjabat sebagai Bupati OKI, Iskandar berhasil mempertahankan Opini WTP 12 tahun berturut-turut, membenahi birokrasi melalui sistem merit dengan kategori baik, mengentaskan angka kemiskinan dari 15,01 persen pada 2019 menjadi 13,23 persen pada 2022.
BACA JUGA: Angka Kemiskinan di OKI Terus Turun Selama 3 Tahun Terakhir
Kemudian, menjadikan OKI sebagai lumbung pangan nasional dengan produksi padi mencapai 800 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG) serta menerangi 98,76 persen rumah tangga di OKI.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
